Contoh Soal Bab 2 PKN Kelas 11: Sistem Hukum dan Peradilan

Contoh Soal Bab 2 PKN Kelas 11: Sistem Hukum dan Peradilan

Pendahuluan

Bab 2 mata pelajaran Pendidikan Kewarganegaraan (PKN) kelas 11 membahas tentang sistem hukum dan peradilan di Indonesia. Pemahaman yang mendalam mengenai materi ini sangat penting untuk membentuk warga negara yang sadar hukum dan mampu berpartisipasi aktif dalam penegakan keadilan. Artikel ini akan menyajikan berbagai contoh soal yang mencakup seluruh subtopik dalam bab ini, disertai dengan pembahasan yang komprehensif untuk membantu siswa memahami konsep-konsep kunci dan meningkatkan kemampuan dalam menjawab soal-soal PKN.

I. Hakikat Hukum dan Ciri-Cirinya

Hukum adalah seperangkat aturan yang mengikat dan mengatur tingkah laku manusia dalam masyarakat. Keberadaan hukum bertujuan untuk menciptakan ketertiban, keadilan, dan kepastian hukum.

<p><strong>Contoh Soal Bab 2 PKN Kelas 11: Sistem Hukum dan Peradilan</strong></p>
<p>” title=”</p>
<p><strong>Contoh Soal Bab 2 PKN Kelas 11: Sistem Hukum dan Peradilan</strong></p>
<p>“></p>
<li>
<p><strong>Contoh Soal 1:</strong></p>
<p>Jelaskan mengapa hukum diperlukan dalam kehidupan bermasyarakat.</p>
<ul>
<li>
<p><strong>Pembahasan:</strong> Hukum diperlukan untuk:</p>
<ul>
<li>Menciptakan ketertiban dan keamanan.</li>
<li>Menyelesaikan konflik secara adil.</li>
<li>Memberikan kepastian hukum bagi setiap warga negara.</li>
<li>Melindungi hak-hak individu dan kelompok.</li>
<li>Mewujudkan keadilan sosial.</li>
</ul>
</li>
</ul>
</li>
<li>
<p><strong>Contoh Soal 2:</strong></p>
<p>Sebutkan dan jelaskan ciri-ciri hukum.</p>
<ul>
<li>
<p><strong>Pembahasan:</strong> Ciri-ciri hukum meliputi:</p>
<ul>
<li><strong>Bersifat mengatur:</strong> Hukum berisi norma dan aturan yang menentukan apa yang boleh dan tidak boleh dilakukan.</li>
<li><strong>Bersifat memaksa:</strong> Hukum memiliki sanksi bagi pelanggar, sehingga sifatnya memaksa untuk ditaati.</li>
<li><strong>Dibuat oleh lembaga yang berwenang:</strong> Hukum dibuat oleh lembaga negara yang memiliki legitimasi, seperti DPR dan Pemerintah.</li>
<li><strong>Ditujukan untuk seluruh warga negara:</strong> Hukum berlaku untuk semua orang tanpa terkecuali, tanpa memandang status sosial, ekonomi, atau jabatan.</li>
</ul>
</li>
</ul>
</li>
<li>
<p><strong>Contoh Soal 3:</strong></p>
<p>Berikan contoh kasus pelanggaran hukum di lingkungan sekolah dan sanksi yang mungkin diberikan.</p>
<ul>
<li>
<p><strong>Pembahasan:</strong> Contoh pelanggaran hukum di sekolah:</p>
<ul>
<li>Mencuri barang milik teman: Sanksi berupa teguran, panggilan orang tua, atau skorsing.</li>
<li>Melakukan tindakan kekerasan (bullying): Sanksi berupa teguran keras, skorsing, atau bahkan dikeluarkan dari sekolah.</li>
<li>Menyontek saat ujian: Sanksi berupa pengurangan nilai atau pembatalan hasil ujian.</li>
<li>Merusak fasilitas sekolah: Sanksi berupa penggantian kerusakan atau kerja bakti.</li>
</ul>
</li>
</ul>
</li>
</ul>
<p><strong>II. Penggolongan Hukum</strong></p>
<p>Hukum dapat diklasifikasikan berdasarkan berbagai kriteria, seperti sumber, bentuk, isi, waktu berlakunya, dan wilayah berlakunya.</p>
<ul>
<li>
<p><strong>Contoh Soal 4:</strong></p>
<p>Jelaskan perbedaan antara hukum pidana dan hukum perdata.</p>
<ul>
<li>
<p><strong>Pembahasan:</strong></p>
<ul>
<li><strong>Hukum Pidana:</strong> Mengatur hubungan antara individu dengan negara, menyangkut tindak pidana yang merugikan kepentingan umum. Contoh: pencurian, pembunuhan, korupsi. Sanksi bersifat pidana, seperti penjara atau denda.</li>
<li><strong>Hukum Perdata:</strong> Mengatur hubungan antara individu dengan individu lainnya, menyangkut hak dan kewajiban perorangan. Contoh: perjanjian jual beli, sewa menyewa, warisan. Sanksi bersifat perdata, seperti ganti rugi atau pembatalan perjanjian.</li>
</ul>
</li>
</ul>
</li>
<li>
<p><strong>Contoh Soal 5:</strong></p>
<p>Sebutkan penggolongan hukum berdasarkan sumbernya.</p>
<ul>
<li>
<p><strong>Pembahasan:</strong> Penggolongan hukum berdasarkan sumbernya:</p>
<ul>
<li><strong>Hukum Undang-Undang (Statute Law):</strong> Hukum yang tertulis dan dibentuk oleh lembaga legislatif.</li>
<li><strong>Hukum Kebiasaan (Customary Law):</strong> Hukum yang hidup dan berkembang dalam masyarakat, serta ditaati sebagai suatu kebiasaan.</li>
<li><strong>Hukum Traktat (Treaty Law):</strong> Hukum yang dibuat melalui perjanjian antar negara.</li>
<li><strong>Hukum Yurisprudensi (Jurisprudence Law):</strong> Hukum yang terbentuk dari putusan hakim yang telah berkekuatan hukum tetap dan dijadikan pedoman dalam kasus serupa.</li>
</ul>
</li>
</ul>
</li>
<li>
<p><strong>Contoh Soal 6:</strong></p>
<p>Berikan contoh hukum publik dan hukum privat.</p>
<ul>
<li>
<p><strong>Pembahasan:</strong></p>
<ul>
<li><strong>Hukum Publik:</strong> Hukum yang mengatur hubungan antara negara dengan individu atau negara dengan negara lain. Contoh: hukum tata negara, hukum administrasi negara, hukum pidana, hukum internasional.</li>
<li><strong>Hukum Privat:</strong> Hukum yang mengatur hubungan antara individu dengan individu lainnya. Contoh: hukum perdata, hukum dagang.</li>
</ul>
</li>
</ul>
</li>
</ul>
<p><strong>III. Tata Hukum Indonesia</strong></p>
<p>Tata hukum Indonesia adalah keseluruhan sistem hukum yang berlaku di Indonesia, yang terdiri dari berbagai peraturan perundang-undangan yang saling berkaitan dan membentuk suatu kesatuan.</p>
<ul>
<li>
<p><strong>Contoh Soal 7:</strong></p>
<p>Sebutkan dan jelaskan sumber-sumber hukum formal di Indonesia.</p>
<ul>
<li>
<p><strong>Pembahasan:</strong> Sumber-sumber hukum formal di Indonesia:</p>
<ul>
<li><strong>Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (UUD 1945):</strong> Merupakan hukum dasar tertulis yang tertinggi di Indonesia.</li>
<li><strong>Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat (TAP MPR):</strong> Ketetapan yang dikeluarkan oleh MPR.</li>
<li><strong>Undang-Undang (UU):</strong> Undang-undang yang dibuat oleh DPR bersama Presiden.</li>
<li><strong>Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (Perppu):</strong> Peraturan yang dikeluarkan oleh Presiden dalam keadaan mendesak.</li>
<li><strong>Peraturan Pemerintah (PP):</strong> Peraturan yang dibuat oleh Pemerintah untuk melaksanakan undang-undang.</li>
<li><strong>Peraturan Presiden (Perpres):</strong> Peraturan yang dikeluarkan oleh Presiden.</li>
<li><strong>Peraturan Daerah (Perda):</strong> Peraturan yang dibuat oleh pemerintah daerah (provinsi atau kabupaten/kota).</li>
</ul>
</li>
</ul>
</li>
<li>
<p><strong>Contoh Soal 8:</strong></p>
<p>Jelaskan asas-asas tata urutan perundang-undangan di Indonesia.</p>
<ul>
<li>
<p><strong>Pembahasan:</strong> Asas-asas tata urutan perundang-undangan:</p>
<ul>
<li><strong>Asas Lex Superior Derogat Legi Inferiori:</strong> Undang-undang yang lebih tinggi tingkatannya mengesampingkan undang-undang yang lebih rendah.</li>
<li><strong>Asas Lex Specialis Derogat Legi Generali:</strong> Undang-undang yang bersifat khusus mengesampingkan undang-undang yang bersifat umum.</li>
<li><strong>Asas Lex Posterior Derogat Legi Priori:</strong> Undang-undang yang terbaru mengesampingkan undang-undang yang lebih lama.</li>
</ul>
</li>
</ul>
</li>
<li>
<p><strong>Contoh Soal 9:</strong></p>
<p>Mengapa UUD 1945 menempati posisi tertinggi dalam tata urutan perundang-undangan di Indonesia?</p>
<ul>
<li><strong>Pembahasan:</strong> Karena UUD 1945 adalah hukum dasar tertulis yang menjadi landasan bagi seluruh peraturan perundang-undangan lainnya di Indonesia. Semua peraturan perundang-undangan harus sesuai dan tidak boleh bertentangan dengan UUD 1945.</li>
</ul>
</li>
</ul>
<p><strong>IV. Sistem Peradilan di Indonesia</strong></p>
<p>Sistem peradilan di Indonesia merupakan suatu sistem yang terstruktur dan terorganisir untuk menegakkan hukum dan keadilan.</p>
<ul>
<li>
<p><strong>Contoh Soal 10:</strong></p>
<p>Sebutkan lembaga-lembaga peradilan yang ada di Indonesia.</p>
<ul>
<li>
<p><strong>Pembahasan:</strong> Lembaga-lembaga peradilan di Indonesia:</p>
<ul>
<li><strong>Mahkamah Agung (MA):</strong> Lembaga tertinggi dalam sistem peradilan di Indonesia.</li>
<li><strong>Badan Peradilan di bawah Mahkamah Agung:</strong> Terdiri dari Pengadilan Umum, Pengadilan Agama, Pengadilan Tata Usaha Negara, dan Pengadilan Militer.</li>
<li><strong>Mahkamah Konstitusi (MK):</strong> Lembaga yang berwenang menguji undang-undang terhadap UUD 1945 dan memutus sengketa kewenangan lembaga negara.</li>
</ul>
</li>
</ul>
</li>
<li>
<p><strong>Contoh Soal 11:</strong></p>
<p>Jelaskan fungsi dan wewenang Mahkamah Agung.</p>
<ul>
<li>
<p><strong>Pembahasan:</strong> Fungsi dan wewenang Mahkamah Agung:</p>
<ul>
<li><strong>Fungsi Kasasi:</strong> Memeriksa dan memutus perkara pada tingkat kasasi.</li>
<li><strong>Fungsi Pengawasan:</strong> Mengawasi kinerja hakim dan pengadilan di seluruh Indonesia.</li>
<li><strong>Fungsi Pembinaan:</strong> Membina para hakim dan aparatur pengadilan.</li>
<li><strong>Wewenang Lainnya:</strong> Memberikan pertimbangan hukum kepada Presiden dan lembaga negara lainnya.</li>
</ul>
</li>
</ul>
</li>
<li>
<p><strong>Contoh Soal 12:</strong></p>
<p>Apa yang dimaksud dengan asas praduga tak bersalah? Mengapa asas ini penting dalam sistem peradilan?</p>
<ul>
<li><strong>Pembahasan:</strong> Asas praduga tak bersalah adalah asas yang menyatakan bahwa setiap orang yang disangka, ditangkap, ditahan, dituntut, atau dihadapkan di muka pengadilan dianggap tidak bersalah sampai ada putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap yang menyatakan kesalahannya. Asas ini penting karena melindungi hak-hak individu dari tindakan sewenang-wenang aparat penegak hukum dan menjamin keadilan dalam proses peradilan.</li>
</ul>
</li>
</ul>
<p><strong>Kesimpulan</strong></p>
<p>Pemahaman yang komprehensif mengenai sistem hukum dan peradilan di Indonesia sangat penting bagi setiap warga negara. Melalui contoh-contoh soal dan pembahasan yang telah disajikan, diharapkan siswa kelas 11 dapat meningkatkan pemahaman mereka mengenai materi ini dan mampu menjawab soal-soal PKN dengan lebih baik. Selain itu, pemahaman ini juga akan membantu siswa menjadi warga negara yang sadar hukum dan berpartisipasi aktif dalam penegakan keadilan di Indonesia.</p>
</div><!-- .entry-content -->

</article><!-- #post-## -->

<nav class=

Contoh Soal Pilihan Ganda Bab 2 Kelas X: Besaran & Satuan

Contoh Soal PKN Kelas 12 Bab 2: Sistem dan Dinamika Demokrasi

M	T	W	T	F	S	S
		1	2	3	4	5
6	7	8	9	10	11	12
13	14	15	16	17	18	19
20	21	22	23	24	25	26
27	28	29	30	31

Contoh Soal Bab 2 PKN Kelas 11: Sistem Hukum dan Peradilan

Leave a Reply Cancel reply

Contoh Soal Musik Kelas 8 Semester 2: Panduan Lengkap

Contoh Soal Lapisan Bumi Kelas 7 Semester 2

Latihan Soal Kelas 11 Semester 2: Persiapan Ujian Optimal

Post navigation

Leave a Reply Cancel reply